Pemerintah Indonesia menolak kebijakan pemerintah Malaysia yang memberlakukan
program direct hiring terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk sektor Informal yang mulai
berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.
Menanggapi persoalan ini, Pemerintah Indonesia mengajak Pemerintah Malaysia duduk
bersama membahas program direct hiring sekaligus memperbarui MoU penempatan PMI di sektor
informal yang sudah berakhir pada 31 Mei 2016.
“Kami meminta kejelasan kebijakan direct hiring ini sekaligus mendesak pemerintah
Malaysia untuk membahas perjanjian bilateral baru yang akan jadi payung hukum bagi penempatan
dan perlindungan PMI di Malaysia,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker), Hery Sudarmanto, di kantor Kemnaker pada Rabu (10/1).
Sekjen Hery mengatakan program direct hiring tersebut tidak sesuai dengan aturan di
Indonesia karena memungkinkan pengguna/majikan berhubungan langsung dengan Perusahaan
Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) tanpa melalui agency/mitra usaha.
Dalam kebijakan program direct hiring untuk Pekerja Migran Indonesia sektor Informal,
disebutkan pengguna/majikan dapat berhubungan langsung dengan PPTKIS untuk merekrut calon
PMI tanpa melalui agency/mitra usaha. Kebijakan ini berlaku juga untuk pekerja yang berasal dari
negara-negara lain.
Dirjen Binapenta dan PKK, Maruli Apul Hasoloan, mengatakan program tersebut
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian
dan Penetapan Mitra Usaha dan Pengguna Perseorangan. Khususnya pasal 2 yang menyebutkan
PPTKIS yang melaksanakan penempatan TKI di luar negeri pada Pengguna Perseorangan harus
melalui Mitra Usaha di negara tujuan penempatan.
“Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan kebijakan pelarangan
kepada PPTKIS untuk melakukan Direct Hiring Pekerja Migran Indonesia sektor Informal ke
negara tujuan penempatan Malaysia,” kata Maruli.
Maruli menambahkan, Pemerintah Indonesia juga menginstruksikan kepada Atase
Ketenagakerjaan di Kuala Lumpur Malaysia agar tidak memberikan pelayanan terhadap Program
Direct Hiring.
“Kementerian Ketenagakerjaan telah menginstruksikan kepada Atase Ketenagakerjaan di
Kuala Lumpur untuk tidak memberikan layanan terhadap program Direct Hiring terhadap PMI di
sektor Informal,” ujar Maruli.
Rawan Penyimpangan di Malaysia
Sementara itu, Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penempatan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Hermono mengatakan, program Direct Hiring ini belum jelas
mekanisme perlindungan dan penempatan terhadap PMI. Bagaimana sistem monitoringnya. Apakah
sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (PPMI).
“Tujuan Pemerintah Malaysia meluncurkan program Direct Hiring adalah ingin mengurangi
biaya penempatan PMI dengan menghapus peran agensi. Namun, Kita belum tahu detil skema
direct hiring ini apakah sejalan dengan aturan di Indonesia. Kita khawatir skema ini tidak sejalan
dengan aturan. Bagaimana teknisnya kita tidak tahu. Bagaimana jika ada masalah PMI yang kabur
dari majikan? apa yang harus dilakukan?” kata Hermono.
Sementara itu, Direktur Perlindungan Warga Negara dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-
BHI) Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhamad Iqbal, hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia
sangat penting maka dibutuhkan konsultasi terkait kebijakan yang berkaitan dengan kedua belah
pihak. Dia mengatakan Kebijakan apapun oleh malaysia terkait penempatan dan pelindungan TKI
hendaknya dikonsultasikan melalui forum yang ada.
“Aturan terkait PMI harus melibatkan negara penerima dan pengirim untuk memastikan
kebijakan tersebut yang terbaik untuk kedua belah pihak. Kebijakan apapun terkait penempatan
PMI di Malaysia harus sinkron dengan UU No 18 Tahun 2017,” kata Iqbal.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Intelijen Keimigrasian, Yudi Kurniadi menyatakan
mendukung kebijakan yang diambil Kemnaker terkait program Direct Hiring.
“Imigrasi dalam rangka pengawasan terhadap PMI sejak Januari hingga Desember 2017 telah
melakukan penundaan permohonan paspor sebanyak 5960 orang yang diduga akan bekerja secara
unprosedural dan penundaan keberangkatan PMI yang sudah di Bandara sebanyak 1016 orang. Jadi
Imigrasi akan mendukung apapun kebijakan Kemnaker terkait program Direct Hiring Pemerintah
Malaysia,” tutur Yudi.(naker)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan masukan komentar
Masukan nama anda disini