FAJARONLINE.CO.ID, MAROS — Seorang calon penumpang Air Asia dengan nomor penerbangan AK 333 tujuan Makassar-Kuala Lumpur, Heri Sugianto (53) kedapatan membawa uang tunai sebesar Rp350 juta di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Minggu, 11 Februari.

Informasi yang dihimpun FAJAR menyebutkan, temuan itu terdeteksi saat tas berisi uang melalui pemeriksaan Screening Check Point (SCP) khusus pemberangkatan internasional.

Kapolsek Bandara, Iptu Ahmad, saat dikonfirmasi membenarkan hal itu. Dia mengatakan, temuan itu diperoleh dari tas ransel salah seorang calon penumpang Air Asia tujuan Makassar-Kuala Lumpur, Heri Sugianto, saat dilakukan pemeriksaan SCP di areal keberangkatan internasional.

Dijelaskan Iptu Ahmad, penemuan itu berawal saat dilakukan pemeriksaan di SCP khusus penumpang keberangkatan internasional.

“Jadi, salah satu operator X-Ray di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin itu mendeteksi sejumlah uang di dalam tas ransel warna merah yang dibawa oleh Heri Sugianto,” katanya.

Setelah itu, lanjutnya, petugas melakukan pemeriksaan manual dan ditemukan tumpukan uang yang diakui oleh pemiliknya berjumlah Rp350.000.000.

Setelah melakukan koordinasi ke Squad Leader, petugas pun diminta membawa penumpang beserta uang dan barang bawaannya ke Posko Bea Cukai dan diterima oleh Kepala Hanggar Bea Cukai SHIAM.

“Oleh pihak Bea Cukai menjelaskan bahwa uang tersebut tidak diizinkan dibawa, karena melebihi ketentuan yang berlaku,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Gusmi Rahman mengatakan pembawaan uang tunai rupiah harus  dilengkapi izin dari Bank Indonesia.

Pasalnya apabila uang tunai rupiah itu melebihi Rp100 juta terbawa keluar negeri ada risiko uang tersebut disita oleh instansi terkait di negara tujuan, karena tidak dilindungi dokumen.

“Jika tidak disertai dokumen, hal itu bisa saja dicurigai sebagai modus pencucian uang atau pendanaan tindak terorisme,” katanya.

Dia juga menjelaskan kepada calon penumpang bahwa terkait pembawaan uang wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam tiga ketentuan yakni PP Nomor 99 tahun 2016, PMK 157 tahun 2017 dan Surat Edaran 12 Dirjen Bea Cukai tahun 2016. (rin)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan masukan komentar
Masukan nama anda disini