CAUSEWAY BAY, BI — Sejumlah organisasi buruh migran Indonesia (BMI) di Hong Kong menggelar aksi demo memprotes hukuman mati terhadap buruh migran. Aksi tersebut berlangsung  pada Minggu (1/4) di depan Gedung KJRI Hong Kong, Causeway Bay.

Aksi tersebut dilakukan oleh Komunitas Buruh Migran Indonesia di Hong Kong (KOBUMI), Serikat Pekerja Melawan Penindasan, Barisan Relawan Jokowi Presiden  (BARA JP), dan Migran Muslim Progresif (MMP).

Dalam aksinya, keempat organisasi menuntut pemerintah Republik Indonesia untuk melayangkan Nota Protes Diplomatik terhadap Kerajaan Arab Saudi atas kebijakannya melakukan eksekusi mati kepada BMI  bernama Muhammad Zaini Misrin tanpa melalui pemberitahuan terlebih dahulu.

“Hapus hukuman mati. Hentikan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Hentikan pengiriman BMI ke Arab Saudi. Berlakukan kontrak mandiri untuk semua BMI sekarang juga! Pemerintah Arab Saudi sangat kejam karena telah biadap dan beringas terhadap BMI Muhammad Zaini Misrin dan tidak mengindahkan hak asasi manusia. Misrin dituduh membunuh majikannya dan dipaksa mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan, tanpa bisa membela diri. Harus berapa banyak BMI yang akan dikorbankan? Jikalau Rasulullah masih hidup, kami yakin Beliau tidak akan membiarkan ini terjadi,” kata Marlina dari KOBUMI disambut yel-yel para demonstran.

Umi Sudarto, penasihat KOBUMI, mengatakan, “Kami menyampaikan sikap terhadap hukuman mati yang terjadi kepada Muhammad Misrin dua minggu yang lalu di Arab Saudi. Beliau dipancung tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemerintah Indonesia.”

Umi Sudarto juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah Indonesia karena belum bisa memberikan perlindungan secara nyata kepada BMI di negara-negara penempatan.

“Hal ini seharusnya bisa dijadikan pelajaran bagi Pemerintah untuk nembusi negara penempatan agar para BMI ini bisa bebas berorganisasi. Di luar negeri, kita itu tidak punya siapa-siapa. Jika tidak berorganisasi, siapa yang akan melindungi kita? Kami juga berharap pemerintah Indonesia bisa mengajukan jam kerja BMI agar dibatasi supaya tidak 24 jam bekerja terus, agar BMI bisa terhindar dari eksploitasi,’’ tutur Umi.

Umi juga berharap agar pemerintah Indonesia menyiapkan Undang-undang Perlindungan BMI dengan melibatkan BMI dan Pemerintah harus nembusi negara penempatan untuk membuat kesepakatan perlindungan yang dibutuhkan BMI.

Selain aksi di KJRI, mereka juga menggelar aksi demo di depan Gedung Kedubes Arab Saudi di Wan Chai, Hong Kong. Di sana, para demonstran menyampaikan petisi dalam bahasa Inggris. Mereka meminta Pemerintah Arab Saudi menghormati hak-hak BMI sebagai  manusia seutuhnya, sebagai pekerja, bahkan sebagai buruh yang menjadi pilar kemajuan ekonomi negara penempatan. (Tati Tia Surati)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan masukan komentar
Masukan nama anda disini