Opini BMI Hong Kong

0
72

Perjanjian Kontrak Kerja, Mungkinkah Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia

Oleh: Ida Royani

Aktivis BMI Hong Kong

 

Konon, istilah ‘perjanjian kontrak kerja’ berawal dari perundingan-perundingan bersama yang digunakan oleh Beatrice Webb, seorang pendiri bidang hubungan industrial di Inggris pada tahun 1891 yang mengacu kepada beragam negoisasi dan kesepakatan bersama yang telah muncul sejak berdirinya serikat buruh di abad ke-18 sebagai hasil dari revolusi industri dan perjuangan buruh menuntut 8 jam kerja.

Perjanjian kontrak kerja (work contract) sangat penting sebagai panduan bekerja para buruh migran Indonesia (BMI) di Hong Kong. Selain itu, perjanjian kontrak kerja adalah salah satu persyaratan dalam pengurusan visa kerja di imigrasi Hong Kong.

Kesepakatan perjanjian kontrak kerja yang dimiliki BMI Hong Kong saat ini terdapat 4 halaman dan berbahasa Inggris. Jika dulu kertas kesepakatan perjanjian kerja berwarna hijau, sekarang berubah menjadi warna biru.

Ada 17 poin yang menjadi kesepakatan. Yang pertama tentang kejelasan data diri dari BMI, kedua mengenai kesepakatan rentang waktu bekerja, yakni 2 tahun, ketiga mengenai kejelasan alamat tempat bekerja, keempat mengenai kesepakatan BMI hanya berkewajiban bekerja sesuai dengan alamat dan majikan yang tertera dalam kesepakatan perjanjian kerja, kelima upah yang dibayarkan oleh majikan kepada BMI, keenam mengenai kesepakatan hak hari libur, ketujuh mengenai pembayaran tambahan jika sudah selesai kontrak kerja, seperti kesepakatan pemberian uang makan sebesar HKD 100, saat perjalanan pulang ke tempat asal BMI.

Kesepakatan yang kedelapan mengenai tanggungjawab majikan dalam pembiayaan medical, visa, asuransi, serta administrasi-administrasi lainnya terhadap BMI jika ada. Kesepakatan yang kesembilan mengenai pembiayaan dan kompensasi jika terjadi kecelakaan kerja ataupun BMI sakit. Kesepakatan kesepuluh hingga keduabelas mengenai terminate work contract (pemutusan kerja oleh majikan) juga pengaturan break contract (permintaan pemutusan kerja oleh BMI).

Kesepakatan ketigabelas mengenai pengaturan jumlah hak hari libur yang diberikan ketika kontrak kerja selesai dan peraturan lainnya yang bisa dirujuk pada peraturan Imigrasi Hong Kong.

Kesepakatan keempatbelas mengenai pembiayaan jika BMI meninggal dunia, selanjutnya kesepakatan kelimabelas dan keenambelas mengenai kesepakatan lain harus berizin dan sepengetahuan oleh Commisioner of Labour dan Director of Imigrasi, selengkapnya dijelaskan agar merujuk pada undang-undang The Employment Ordinance Hong Kong Pasal 57, Undang-undang the employee’s Compensation Ordinance Pasal 282, dan undang-undang yang terkait dengan kesepakatan tersebut.

Kesepakatan yang terakhir, yakni mengenai pernyataan hasil medikal.

Sebanyak 17 kesepakatan perjanjian kerja tersebut ditandatangani oleh majikan, saksi majikan, BMI, dan saksi BMI tertera pada halaman 1 dan halaman 2 pada perjanjian kontrak kerja.

Halaman berikutnya, yakni halaman 3 dan halaman 4, berisi tentang pernyataan akomodasi dan tugas BMI, yang dijabarkan secara detail dalam 7 poin. Kemudian ditandatangani oleh majikan dan BMI, dengan persetujuan KJRI Hong Kong.

Kita apresiasi pemerintah Hong Kong, dalam hal ini Departemen Imigrasi, yang mengatur persoalan perjanjian  kontrak kerja serta menyediakan satu bentuk standar kontrak kerja bagi profesi pekerja rumah tangga asing (domestic helper). Secara hukum, BMI terlindungi dengan adanya perjanjian kontrak kerja tersebut.

BMI Hong Kong yang berjumlah sekitar 150.000 tersebut, dari permasalahan yang timbul, permasalahan PHK sepihak dan nge-break menjadi persoalan yang sering kita dengar, bahkan sering menimpa BMI. Kenapa bisa terjadi? Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman mengenai isi dari kesepakatan perjanjian kontrak kerja dari kedua belah pihak, baik pihak BMI maupun majikan, dan malangnya faktor bahasa Inggris yang menjadi bahasa kesepakatan perjanjian kerja hampir susah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh BMI.

BMI dipekerjakan tidak sesuai dengan pekerjaan yang tertera dalam kesepakatan perjanjian kerja, contohnya membersihkan rumah selain yang tertera di dalam kontrak kerja, menjaga penghuni rumah yang ternyata lebih dari yang tertera dalam kontrak kerja, begitu juga hak-hak BMI yang terkadang lalai ditunaikan oleh majikan.

Untuk itu, solusi untuk meminimalisasi permasalahan BMI yang timbul adalah dengan mengadakan sosialisasi perjanjian kontrak kerja saat berada di penampungan PJTKI di Indonesia. Calon BMI mesti di jelaskan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kesepakatan perjanjian kerja tersebut, jangan hanya disuruh tanda tangan tanpa memahami apa yang mereka tandatangani.

Selain itu, penerbitan kontrak kerja dalam 2 bahasa, yakni bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia, sangat dibutuhkan, mengingat kemampuan berbahasa Inggris baik membaca maupun menulis BMI umumnya terbatas.

Tidak ada yang tidak mungkin jika semua stakeholder (pemangku kepentingan) BMI bersama-sama memperjuangkannnya. Komitmen pemerintah Indonesia, dalam hal ini KJRI, sangat diharapkan. Jika pada tahun lalu, 2017, KJRI bersama Konsulat Filipina berhasil menekan pemerintah Hong Kong mengeluarkan kontrak dengan format baru yang di dalamnya ada penambahan klausul mengenai larangan membersihkan jendela di gedung tinggi, tentunya kontrak perjanjian kerja berbahasa Indonesia akan berhasil diterbitkan oleh pmerintah Hong Kong nantinya. (*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan masukan komentar
Masukan nama anda disini