Jaksa Agung AS Mundur Karena Trump Kalah
Amerika Serikat, BI – Jaksa Agung Amerika Serikat, William “Bill” Barr, mengundurkan diri di tengah pertikaian dengan Presiden AS, Donald Trump, terkait tuduhan kecurangan dalam proses penghitungan suara pemilihan presiden yang belum terbukti.
Seperti dilansir Associated Press, Selasa (15/12), kabar mengenai mundurnya Barr justru disampaikan oleh Trump melalui cuitan di media sosial Twitter.
Menurut laporan, Barr datang ke Gedung Putih pada Senin (14/12) kemarin untuk menyampaikan surat pengunduran diri kepada Trump.
“Melalui surat itu, Bill akan mengundurkan diri sebelum Natal untuk menghabiskan liburan bersama keluarga,” cuit Trump.
Menurut isi surat itu, Barr menyatakan dia dan Kementerian Hukum AS sudah mengevaluasi soal tuduhan indikasi kecurangan dalam pilpres 2020, dan bagaimana cara untuk terus mengusut dugaan itu. Dia juga menyatakan akan bertugas hingga 23 Desember mendatang.
Perseteruan antara Trump dan Barr muncul selepas pilpres. Trump marah kepada Barr karena menyatakan penyelidikan yang dilakukan Kementerian Hukum AS tidak menemukan indikasi kecurangan dalam proses penghitungan suara pilpres.
Trump juga murka ketika mengetahui Kementerian Hukum AS sedang menyelidiki dugaan penggelapan pajak yang dilakukan Hunter Biden, anak Presiden Terpilih Joe Biden, meski lembaga itu mempunyai kebijakan boleh tidak mengumumkan investigasi yang tengah berlangsung.
Padahal Barr adalah salah satu pendukung Trump yang setia. Dia yang paling sering mengkritik proses pemilihan suara melalui pos untuk menekan penyebaran Covid-19 karena dinilai rawan kecurangan.
Trump menyatakan Wakil Jaksa Agung Jeff Rosen akan menjadi pelaksana tugas menggantikan Barr.
Barr sempat mencurahkan isi hatinya dengan menyatakan dia sulit melakukan tugasnya ketika Trump terus-terusan mengklaim ada dugaan kecurangan dalam pilpres, dan terus mendesak supaya Kementerian Hukum AS bergerak menyelidikinya.
Dalam proses penghitungan suara elektoral, Trump tetap kalah dari Biden. Namun, Trump menyatakan akan tetap berupaya membuktikan kecurangan dalam pilpres sebelum Biden dilantik pada 20 Januari 2021.(AP/ayp/cnn)
