JAKARTA, BI – Pemerintah telah menetapkan tahapan-tahapan terkait vaksinasi covid-19 yang akan diberikan gratis bagi seluruh masyarakat.
Rencana tahapan itu sebelumnya telah dikonsultasikan dengan Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), atau badan independen yang memberikan saran kepada menteri kesehatan terkait program vaksinasi di Indonesia.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, tenaga kesehatan akan menjadi pihak pertama yang berada dalam tahapan vaksinasi tersebut.
Hal itu disampaikannya melalui keterangan pers yang disiarkan melalui YouTube Setpres. “Tahap yang pertama akan dilakukan ialah vaksinasi ke tenaga kesehatan (nakes).
Di Indonesia ini ada 1,3 juta orang (nakes) di 34 provinsi. Tahap kedua kita akan berikan ke public workers, ini sekitar 17,4 juta orang.
Kemudian tahap selanjutnya adalah masyarakat lansia di atas 60 tahun yang jumlahnya 21,5 juta orang. Sesudah itu nanti masyarakat normal akan mulai divaksinasi,” kata Budi.
Sebagai perbandingan, lanjut Budi, setiap negara tentu memiliki tahapan vaksinasi yang berbeda-beda.
Namun, satu hal yang sama adalah menempatkan tenaga kesehatan sebagai yang utama dan pertama dalam menerima vaksin Covid-19 ini.
“Ini (nakes) adalah garda terdepan dalam pandemi krisis Covid-19. Jadi apa yang dilakukan pertama kali konsisten dengan yang dilakukan di Amerika dan semua negara bahwa tenaga kesehatan merupakan prioritas pertama yang akan divaksinasi,” jelasnya.
Namun, pemerintah memastikan pemberian vaksin bagi tenaga kesehatan ini hanya akan dilakukan apabila telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Covid-19 Pemerintah berpegangan penuh pada data-data sains untuk memastikan keamanan dari vaksin Covid-19.
Menkes juga menerangkan selama ini BPOM telah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, juga berbicara dengan otoritas di sejumlah negara seperti Turki, Brazil, dan Tiongkok terkait dengan uji klinis vaksin dari Sinovac yang merupakan salah satu penyedia vaksin covid-19 di Indonesia sehingga BPOM dinilai bisa mengambil keputusan yang independen berdasarkan data-data sains.
“Arahan Bapak Presiden mohon juga dilakukannya bertahap dan hati-hati. Bapak Presiden sampaikan bahwa beliau sangat sayang kepada tenaga kesehatan ini. Jadi walaupun katanya bisa dilakukan cepat coba dilakukan secara bertahap dan hati-hati,” ujar Budi. (ngopibareng/jpnn)
