Jelang Idul Fitri Pemprov Jatim Perketat Jalur Masuk Tenaga Migran
SURABAYA, BI – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pengetatan jalur masuk bagi tenaga migran menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Meski angka kasus Covid-19 di Jawa Timur melandai, pemprov tidak serta merta mengendurkan aturan dan kebijakan terkait protokol kesehatan.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menyatakan, semua dilakukan demi mencegah dan mengendalikan kasus Covid-19.
”Kami mendapatkan pemaparan dari Kepala BNPB, walaupun para tenaga migran sudah swab PCR di tempat asal mereka, ternyata saat swab di Indonesia bisa saja positif. Bahkan, yang negatif pun bisa positif saat di karantina, saat dilakukan swab kedua karena masa inkubasi,” ujar Wagub Emil Elestianto Dardak (1/4).
Beberapa opsi solusi, kata dia, Pemprov Jatim telah menyiapkan dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan juga Kementerian Kesehatan.
”Ada dua kata kuncinya. Yakni kapasitas testing. Kami dari Pemprov siap bersinergi untuk ketersediaan alat. Mungkin nanti ada kendala dengan reagen, namun akan dikomunikasikan dengan Kementerian Kesehatan,” ucap Emil.
Mantan Bupati Trenggalek tersebut menjelaskan, hal berikutnya yang dipersiapkan Pemprov Jatim adalah ketersediaan kapasitas untuk menampung para tenaga migran di rumah karantina selama lima hari.
”Itu yang kami akan sinergikan. Hasil koordinasi ini akan kami laporkan pada Ibu Gubernur dan akan mendapat tindak lanjut. Mengingat arus kepulangan dari pekerja migran akan intensif,” terang Emil Elestianto Dardak.
Menurut Emil Dardak, antisipasi menjadi hal penting mengingat Jatim bukan daerah yang menjadi jujugan para tenaga migran untuk pulang ke Tanah Air. Namun, menjadi salah satu gerbang masuk dari luar negeri.
Sementara itu, Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Covid-19 Pusat Doni Monardo mengingatkan Pemprov Jatim agar terus melakukan pengetatan pintu masuk dari luar negeri agar dilakukan pemeriksaan secara detail.
”Jadi, kami membahas agar Jatim memperkuat satgas daerah. Tentunya di sini bantuan dari TNI dan Polri sangat penting,” kata Doni.
Sesuai perintah presiden, Doni berharap agar Jatim dapat mengoptimalkan kemampuan dalam penanganan bagi WNI yang akan tiba melalui Bandara Juanda. Sehingga, Jatim memiliki pola penanganan optimal.
”Kami mengimbau untuk sementara ini mereka-mereka (tenaga migran) bisa menunda kepulangannya ke Tanah Air, kecuali mereka yang sudah kehilangan pekerjaan. Sementara di dalam negeri, pemerintah memutuskan tidak ada mudik. Semua ini dari pengalaman setahun terakhir, setiap selesai libur panjang, kasus Covid-19 selalu mengalami peningkatan,” terang Doni.
Doni menganjurkan Pemprov Jatim membuat Satgas Karantina Jatim agar lebih maksimal dan memudahkan dalam mengkoordinasi para tenaga migran yang tiba.[jawapos]
