Banyak Penipuan Olshop, Pemerintah Dituntut Sigap
Hong Kong, BI – Lebih dari separuh warga Hong Kong memiliki pengalaman negatif saat berbelanja online, terutama berkaitan dengan fakta produk yang tidak sesuai dengan deskripsi barang setelah diterima, situasi tersebut mendorong masyarakat meminta pemerintah untuk memperkuat inspeksi online dan penegakan hukum.
Temuan banyaknya orang tertipu saat belanja online itu didapat dari survei telepon terhadap 1.049 orang oleh Aliansi Demokratik untuk Perbaikan dan Kemajuan Hong Kong dari Mei hingga Juni yang menemukan sekitar 37 persen responden memiliki kebiasaan berbelanja online.
Sekitar 30 persen dari mereka yang di survei rata – rata menghabiskan lebih banyak uang selama pandemi. Hampir setengahnya menghabiskan HK$100 hingga HK$500 secara online, sementara 13,4 persen dari mereka menghabiskan lebih dari HK$3.000.
Jajak pendapat menemukan bahwa akhir pandemi tidak mengubah kebiasaan berbelanja, dengan jenis produk paling populer yang dibeli secara online adalah bahan makanan (40,6 persen), diikuti oleh pakaian (14,4 persen) dan makanan (12,1 persen).
Mengenai alasan mengapa mereka melakukan belanja online: 31,6 persen karena harga, sedangkan 30,7 persen tertarik dengan variasi produk. Sebanyak 16,5 persen juga menyatakan bahwa jasa pengiriman menjadi faktor pendorong mereka dalam memilih belanja online.
Keluhan lainnya lebih dari 50 persen yang memiliki pengalaman belanja online negatif termasuk produk cacat dan tidak menerima produk setelah pembayaran.
DAB mengatakan setuju dengan komentar yang dibuat oleh Dewan Konsumen pada bulan Juni bahwa Hong Kong harus menyelidiki perlunya dan kemungkinan mengatur platform belanja online.
Itu juga mendesak platform dan pemerintah untuk mengambil tindakan untuk meningkatkan pengalaman berbelanja. Regulasi dapat dibuat untuk melindungi pembeli, seperti mewajibkan penjual untuk memberikan informasi produk yang memadai dan memberi pembeli masa tenang di mana calon pembeli dapat membatalkan pesanan.
Hukum juga harus secara jelas mendefinisikan peran platform, dan mereka harus menyempurnakan kebijakan belanja untuk mengurangi risiko perselisihan dan melindungi hak-hak konsumen.
Untuk mengatasi meningkatnya jumlah perselisihan antara pembeli dan situs belanja daratan, DAB menyarankan agar dewan tersebut bekerja sama dengan daratan dalam menangani masalah tersebut, sekaligus memciptakan saluran khusus pengaduan dan informasi pembeli.
DAB juga menekankan pentingnya pendidikan publik. Orang-orang harus diingatkan tentang risiko belanja online dan cara menghindari penipuan.[BI]
