Polemik Skema Pembuangan Sampah, Ada Denda HK$1500

Hong Kong, BI [22/01] – Berita tentang skema baru terkait pembuangan sampah sedang menjadi sorotan masyarakat pada umumnya, berbagai pertanyaan juga muncul bersama dengan kebijakan – kebijakan baru terkait kantong plastik keluaran pemerintah dan denda bagi yang gagal melakukannya.

Berdasarkan amandemen Undang-undang Pembuangan Sampah, rata-rata rumah tangga di Hong Kong kemungkinan besar akan membayar HK$33 hingga HK$55 setiap bulan untuk membuang sampah.

Ketika anggota parlemen menganggap situasi sudah tepat untuk memulai skema ini, warga akan memiliki masa tenggang yang singkat. Selama ini, bagi yang melanggar aturan akan diberikan peringatan. Setelah periode ini, mereka yang tidak menggunakan kantong sampah buatan pemerintah dapat dikenakan denda sebesar HK$1.500.

Skema ini diharapkan dapat mendorong warga untuk mendaur ulang dan menggunakan kembali bahan apa pun yang mereka bisa. Hal ini diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA.

Menteri Lingkungan Hidup Wong Kam-sing menyetujui permintaan dari legislator untuk memberikan waktu setidaknya 18 bulan untuk menyiapkan sistem yang mengharuskan warga membeli tas buatan pemerintah untuk membuang sampah mereka.

Menteri Lingkungan Hidup Wong Kam-sing mengatakan departemennya akan membagikan kantong sampah anjuran pemerintab secara gratis untuk periode uji coba skema.

Bagi Penduduk yang mengikuti skema kesejahteraan sosial juga akan mendapatkan jaminan tas sampah gratis ntuk jangka waktu tertentu.

Kelompok lingkungan hidup Greenpeace mengatakan periode yang ditentukan untuk meletakkan dasar skema ini berarti pengesahan RUU tersebut “sama saja”, karena tidak ada batas waktu atau target yang jelas mengenai berapa banyak sampah yang ingin dikurangi oleh pemerintah.

Pasokan tas gratis juga disinggung oleh Greenpeace, mereka berargumen bahwa tas tersebut sebaiknya didistribusikan tidak lebih dari tiga bulan.

Helga Vanthournout, pakar limbah padat dan pendiri perusahaan keberlanjutan Wealth of Flows Consulting, mengatakan pemerintah tidak boleh beristirahat bahkan setelah undang-undang tersebut berlaku.

Vanthournout juga mengatakan bahwa pemerintah sekarang harus memperkenalkan undang-undang yang menargetkan bidang-bidang seperti kemasan supermarket dan peralatan makan plastik sekali pakai.

Sementara, otoritas terkait juga harus mempertimbangkan kembali desain tempat sampah umum untuk mencegah penghuni bangunan tanpa sistem pengelolaan sampah terpusat untuk terus membuang sampah di sana.

Peter Shiu Ka-fai dari Partai Liberal mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan cara membantu warga miskin dalam membayar biaya baru ini.

Survei terpisah yang dilakukan oleh lembaga pemikir lokal pada bulan Mei menemukan bahwa 68 persen responden yang disurvei setuju untuk menerapkan skema pungutan sampah. Survei tersebut menemukan bahwa dukungan terhadap skema ini mencapai lebih dari 60 persen di antara berbagai kelompok demografis, seperti ibu rumah tangga, eksekutif, pekerja jasa, dan pekerja produksi.

Dua pertiga dari lebih dari 1.000 penduduk yang disurvei oleh Hong Kong Public Opinion Research Institute for Civic Exchange juga mengatakan bahwa membayar 11 sen per liter sampah adalah harga yang dapat diterima. Dari sebagian masyarakat yang menentang kebijakan tersebut, 34 persen menyebutkan biaya sebagai kekhawatiran utama.[BI}