Pemerintah HK Bicara Tentang Job Hoping …

Hong Kong, BI [01/03] – Sekretaris Perburuhan dan Kesejahteraan, Chris Sun, menanggapi kekhawatiran mengenai kekurangan pembantu rumah tangga asing (FDHs) di Hong Kong dan isu perpindahan pekerjaan/job hoping yang terus terjadi di kalangan pekerja rumah tangga asing.

Kekhawatiran ini menimbulkan pertanyaan tentang kemajuan yang dicapai pemerintah dalam memerangi tren ini dan memastikan hak dan kepentingan majikan dan PRT migran terlindungi.

Mr Sun mengakui tingginya kekhawatiran pemerintah mengenai penyalahgunaan pemutusan kontrak kerja prematur, yang umumnya dikenal sebagai “pindah pekerjaan,” di kalangan PRT migran.

Ia juga menyoroti upaya keras Departemen Tenaga Kerja (LD) dalam memerangi praktik agen tenaga kerja (EA) yang tidak bermoral dengan pengawasan ketat dari Departemen Imigrasi (ImmD) terhadap permohonan visa kerja dari PRT asing yang sering berganti majikan.

Menurut Mr Sun, ImmD menolak 502 permohonan visa kerja dari FDH yang dicurigai berpindah pekerjaan pada tahun 2023, yang berarti penurunan sebesar 80% dibandingkan dengan 2.833 penolakan selama pandemi pada tahun 2021. Statistik ini menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dalam situasi pekerjaan- berpindah-pindah di antara PLRTA.

Menanggapi pertanyaan yang diajukan, Sun menguraikan rencana dan tindakan pemerintah:

LD telah menyelesaikan sesi konsultasi awal untuk merevisi Kode Praktik Agen Ketenagakerjaan (CoP) dan sedang menyelesaikan isi revisinya. CoP yang telah direvisi, dengan mempertimbangkan saran dan kekhawatiran para pemangku kepentingan, diharapkan dapat diumumkan pada kuartal kedua tahun ini.

CoP yang direvisi akan mengharuskan EA untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci kepada FDHs mengenai persyaratan untuk berganti majikan, dan FDHs akan diminta untuk menandatangani pernyataan tertulis atas informasi ini.

CoP yang direvisi juga akan meningkatkan perlindungan bagi pemberi kerja dengan menetapkan pengembalian uang atau pengaturan alternatif jika terjadi pemutusan kontrak dini oleh PRT migran. Contoh perjanjian layanan akan mencakup bagian yang membahas pengaturan tersebut.

CoP yang direvisi akan melarang EA memberikan insentif moneter kepada PRT migran atau keluarga mereka untuk mendorong pemutusan kontrak dini. LD akan menjatuhkan sanksi kepada EA yang melanggar persyaratan ini.

Pemerintah telah membentuk mekanisme hubungan antardepartemen dengan konsulat negara asal FDH utama di Hong Kong untuk mengatasi masalah FDH dan bertukar informasi mengenai EA yang tidak bermoral. LD akan melaporkan segala tindakan tidak pantas kepada pemerintah terkait melalui mekanisme ini.

Pemerintah telah memantau kondisi pasar tenaga kerja di berbagai negara sumber FDH dan menjaga komunikasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk memperluas sumber FDH, agar rumah tangga Hong Kong tidak kekurangan pembantu.

Meskipun Pidato Kebijakan Chief Executive pada tahun 2023 mengusulkan pelonggaran kebijakan visa bagi talenta asal Laos, saat ini tidak ada rencana khusus untuk memperluas wilayanh pengambilan pembantu dari Laos.

Mr Sun menekankan bahwa upaya pemerintah bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan majikan dan pembantu sambil mempertimbangkan kebutuhan dan keadaan Hong Kong. [BI]