Gubernur Lemhannas Sebut Jawa Timur Bisa Jadi Motor Kemandirian Nasional
Surabaya, BI [27/04] – Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily menyatakan bahwa kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump justru menjadi momentum strategis untuk memperkuat ketahanan nasional Indonesia, terutama di bidang ekonomi.
Kebijakan proteksionisme ini, yang diumumkan Trump pada 2 April 2025 sebagai bagian dari Liberation Day untuk memperkuat ekonomi AS, dinilai Ace harus dijadikan pendorong bagi Indonesia mempercepat pembangunan kemandirian nasional.
“Ini momentum bagi kita. Dunia tidak lagi mengutamakan perdagangan bebas. Kita harus memperkuat fondasi ekonomi nasional,” ujar Ace Hasan dalam acara Jatim Retreat 2025 di Kota Batu, Sabtu (26/4).
Ace menegaskan, ketahanan ekonomi menjadi pilar utama ketahanan nasional. Indonesia perlu mempercepat hilirisasi sumber daya alam, memperkuat industri dalam negeri, mendorong ekonomi kreatif, dan melakukan transformasi digital untuk mengurangi ketergantungan pada pasar global.
“Ketahanan ekonomi harus dibangun dari dalam. Kita kelola sendiri kekayaan alam kita, perkuat ketahanan pangan dan energi, serta ciptakan lapangan kerja berkualitas,” paparnya.
Ace juga menyoroti pentingnya investasi pada sumber daya manusia, inovasi teknologi, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Ia menyebut Jawa Timur sebagai provinsi dengan potensi besar untuk menopang kemandirian nasional, didukung kekuatan demografi, ekonomi, dan sektor kreatif.
Namun, ia mengingatkan bahwa Jawa Timur harus tetap waspada terhadap disrupsi global, perubahan pola perdagangan dunia, serta krisis sosial budaya akibat transformasi digital.
“Jawa Timur memiliki kekuatan sektor agrikultur, industri, dan kreatif yang perlu dioptimalkan agar menjadi motor penggerak ekonomi nasional,” tegasnya.
Ace menekankan bahwa upaya memperkuat ekonomi daerah harus didukung dengan penurunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) agar investasi lebih produktif. Indonesia saat ini memiliki ICOR sebesar 6, lebih tinggi dibandingkan negara tetangga yang rata-rata 4–5.
“Semakin rendah ICOR, semakin efisien ekonomi kita. Kita harus mendorong ini agar pertumbuhan ekonomi lebih cepat dan menarik lebih banyak investasi asing,” ujarnya.
Selain itu, ia mendorong penyederhanaan perizinan, perbaikan pelayanan publik, dan penguatan hukum sebagai syarat terciptanya iklim investasi sehat.
“Pemimpin era ini harus adaptif, kolaboratif, dan berpegang teguh pada nilai kebangsaan untuk menjaga stabilitas di tengah perubahan global,” pungkasnya.[JP]
