Tingkat Pengangguran Di HK Tinggi, Upah PRT Di Harap Tidak Naik
Hong Kong, BI [20/08] – Sebuah organisasi Hong Kong yang mengaku mewakili para pengusaha asisten rumah tangga asing mendesak pemerintah untuk membekukan upah minimum wajib bagi para asisten rumah tangga, dengan alasan bahwa langkah tersebut akan sejalan dengan pembekuan gaji pegawai negeri sipil yang berlaku saat ini dan mencerminkan tantangan ekonomi di wilayah tersebut.
Permohonan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan keuangan yang dihadapi rumah tangga akibat kenaikan biaya hidup.
Aliansi Quadripartite untuk Praktik Ketenagakerjaan yang Harmonis (QAHEP) baru-baru ini mengajukan petisi resmi kepada Departemen Tenaga Kerja dan perwakilan legislatif.
Juru bicara asosiasi tersebut, Chrystie Lam Haa-iu, menekankan bahwa tingkat pengangguran Hong Kong telah naik menjadi 3,5 persen sementara proyeksi pertumbuhan ekonomi resmi tetap konservatif di kisaran 2 hingga 3 persen.
Dengan latar belakang ini, ia menilai kenaikan upah minimum asisten rumah tangga sebesar 2,5 persen pada September lalu menjadi HK$4.990 sebagai “bertentangan dengan arah kebijakan saat ini.”
Petisi tersebut merinci temuan survei terhadap 392 pemberi kerja yang mempekerjakan asisten rumah tangga asing.
Menurut hasil survei, mayoritas pemberi kerja (93 persen) mengalami masalah terkait aktivitas peminjaman asisten rumah tangga mereka, dengan banyak (72 persen) melaporkan pelecehan langsung dari agen penagihan utang.
Dalam beberapa kasus yang sangat meresahkan, mantan asisten rumah tangga terus menggunakan alamat pemberi kerja mereka untuk mendapatkan pinjaman lebih dari setahun setelah masa kerja mereka berakhir.
Asosiasi tersebut juga menyuarakan keprihatinan serius tentang penyalahgunaan visa oleh asisten rumah tangga untuk melakukan pekerjaan ilegal, sehingga mengganggu pasar tenaga kerja lokal dan membuat pemberi kerja rentan terhadap potensi komplikasi hukum.
Isu lain yang sering dikutip adalah pemutusan kontrak kerja dini oleh asisten rumah tangga secara tiba-tiba—praktik yang dikenal sebagai “perpindahan pekerjaan”—yang menyebabkan banyak keluarga, terutama mereka yang membutuhkan perawatan konsisten untuk anak-anak atau kerabat lanjut usia, berada dalam situasi sulit tanpa dukungan yang memadai.
Menyikapi tantangan ini, kelompok tersebut menyerukan tindakan segera untuk membekukan upah asisten rumah tangga hingga ekonomi Hong Kong menunjukkan pemulihan yang jelas dan berkelanjutan. Selain itu, mereka merekomendasikan perombakan sistem penyesuaian upah saat ini, penerapan peraturan yang lebih ketat terkait praktik peminjaman asisten rumah tangga, dan penguatan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang mengeksploitasi celah kebijakan yang ada. [BI]
