Keberangkatan Prabowo Ke Tiongkok Dikritik Tajam
Jakarta, BI [03/09] – Keberangkatan Presiden Prabowo Subianto ke acara Perayaan 80 Tahun Kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok di Beijing, RRT mendapat sorotan dari banyak pihak. Mereka menyampaikan kekecewaan atas keputusan orang nomor satu di Indonesia itu. d
Pengamat Hubungan Internasional (HI) Dinna Prapto Raharja menilai, momen keberangkatan presiden ke Tiongkok belum tepat mengingat kondisi di dalam negeri saat ini. Apalagi, Indonesia tengah jadi sorotan Internasional karena adanya kejadian-kejadian dugaan penggunaan kekuatan berlebih dari aparat pada sipil yang tengah menyampaikan aspirasinya.
“Gak ada (urgensinya juga, red). (Adakah efek positif bagi Indonesia atas kedatangan presiden?, red) Saya belum bisa komen. Belum nampak,” ungkapnya pada Jawa Pos, Rabu (3/9).
Sayangnya, lanjut dia, Presiden Prabowo juga belum memberikan statemen resmi tentang alasannya akhirnya memutuskan tetap berangkat ke Tiongkok. Padahal, agenda Presiden RRT Xi Jinping jelas, hanya untuk mengumpulkan para pendukung negeri itu.
“Kita juga belum diberitahu Presiden posisi politik kita bagaimana setelah Xi jelas makin keras terhadap blok Barat,” tuturnya.
Dia berharap, kedatangan Prabowo ini sebagai representasi middle power yang juga ingin dengar posisi Tiongkok. Tapi, tidak dengan serta merta masuk ke jalur pengaruh negara digdaya tersebut.
Kekecewaan terhadap keputusan Prabowo ke Tiongkok turut disampaikan Koordinator Aksi Aliansi Perempuan Indonesia (API) Mutiara Ika. Menurutnya, kepergian Prabowo dari Indonesia di tengah situasi yang masih belum stabil mencerminkan ketidakseriusan presiden dalam mendengarkan suara rakyat dan menangani situasi yang ada.
Belum lagi, sebelum berangkat, Prabowo sempat mengeluarkan statemen-statement yang melukai rakyat. Mulai dari penindakan tegas terhadap pendemo hingga janji manaikkan pangkat aparat yang mengamankan aksi demo.
“Kami melihat bahwa kami memang melihat ada ketidak seriusan negara. Termasuk yang dicerminkan oleh Presiden Prabowo dari keputusan dia untuk ke luar negeri dalam situasi yang sebenarnya banyak sekali kekerasan yang terjadi di Indonesia,” keluhnya ditemui dalam aski API di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/9).
Harusnya, lanjut dia, presiden tetap berada di Tanah Air hingga kondisi stabil dan tuntutan rakyat dipenuhi. Salah satunya soal menarik mundur TNI dan Polri dari ruang publik, dan memastikan aparat negara ini tidak menggunakan kekerasan dalam menyikapi demokrasi.
“Tapi sayangnya, presiden malah seolah meligitimasi aparat, baik itu TNI maupun Polri untuk melakukan tindakan represif,” ungkapnya.
Tak ayal, akhirnya beberapa aktivis langsung ditangkapi setelahnya. Oleh sebab itu, API mendesak agar para demonstran yang tengah ditahan bisa segera dibebaskan tanpa syarat apapun.
“Yang ini juga sebenarnya memicu kami untuk melakukan aksi pada hari ini adalah penangkapan para aktivis. Seolah ingin membungkam para aktivis. Statemnet Presiden yang mengarahkan TNI dan Polri untuk mengambil langkah tegas ini sebenarnya di satu sisi juga memunculkan terror dan intimidasi,” ungkapnya.
Ditemui dalam kesempatan yang sama, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos pun menampik keras tudingan pemerintah atas adanya dukungan “asing” dalam setiap aksi demo. Dia menegaskan, masyarakat yang memtuskan turun ke jalan ini lantaran sudah sangat marah terhadap kebijakan pemerintah dan kelakuan DPR yang tak pro rakyat.
“Saya tidak melihat hal itu ya. ini adalah bentuk kemarahan rakyat atas berbagai macam regulasi kebijakan, termasuk perilaku-perilaku elit politik maupun pejabat yang tidak mempertunjukkan bagaimana empati mereka terhadap kondisi rakyat,” tuturnya.
Dia pun menilai keberangaktan Prabowo justru melukai hati rakyat. Menurutnya, presiden bisa tahu yang jadi prioritas saat ini. Selain itu, presiden memiliki pembatu yang bisa diutus untuk menghadiri acara tersebut. “Presiden seharusnya lebih memprioritaskan apa yang terjadi di negara ini,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, ada sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh API. Diantaranya, mendesak presiden untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan negara termasuk menarik mundur TNI dan Polri, mendesak Kapolri untuk segera mundur, meminta kepolisian membebaskan seluruh masyarkat yang ditangkap dalam rangkaian demo, hingga hentikan aksi kriminalisasi terhadap rakyat, aktivis, jurnalis, hingga pendimping hukum yang terlibat dalam aksi.[JPNN]
