
Langkah-Langkah Terkait Pemutusan Kontrak dan Perpindahan Kerja bagi Pekerja Rumah Tangga Asin
Hong Kong, BI [11/11] – Pemerintah telah menegaskan kembali bahwa majikan dan pekerja rumah tangga asing harus menggunakan Kontrak Kerja Standar dua tahun dan bahwa salah satu pihak dapat mengakhirinya sebelum masa berlakunya habis dengan memberikan pemberitahuan tertulis satu bulan atau membayar upah satu bulan sebagai pengganti.
Menanggapi pertanyaan Dewan Legislatif dari Yang Terhormat Augustine Wong secara tertulis, Sekretaris Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Chris Sun mengatakan bahwa pihak berwenang tetap prihatin tentang pemutusan kontrak sebelum waktunya dan terus mendorong hubungan kerja yang harmonis.
Sun mengatakan Departemen Imigrasi telah mempertahankan sikap tegas terhadap penyalahgunaan pemutusan kontrak sebelum waktunya untuk memfasilitasi pergantian majikan, yang biasa disebut sebagai perpindahan kerja.
Sebuah tim tugas khusus, yang dibentuk pada Juni 2013, meneliti permohonan visa kerja dari pekerja rumah tangga yang sering berganti majikan dan menyelidiki kasus-kasus yang dicurigai dengan menilai perilaku, catatan, dan alasan yang dinyatakan untuk berhenti, dan dengan menghubungi mantan majikan dan pelamar jika perlu. Jika dicurigai adanya penyalahgunaan, permohonan akan ditolak dan pelamar diharuskan meninggalkan Hong Kong, dengan catatan tetap disimpan untuk penilaian di masa mendatang.
Selama tiga tahun terakhir hingga Oktober 2026, tim tugas khusus menyelidiki 3.303 permohonan dari pekerja rumah tangga yang dicurigai melakukan perpindahan pekerjaan. Dari jumlah tersebut, 455 permohonan ditolak, sementara 259 ditarik oleh pelamar atau tidak dapat ditindaklanjuti. Departemen tidak menyimpan statistik berdasarkan kewarganegaraan untuk kasus-kasus ini, maupun rincian lain yang diminta.
Mengenai biaya yang dihadapi oleh pemberi kerja ketika kontrak berakhir lebih awal, Bapak Sun mencatat bahwa keluarga dapat merekrut pembantu secara langsung atau melalui agen tenaga kerja, dan bahwa cakupan layanan, biaya, dan tindak lanjut setelah pemutusan kontrak lebih awal merupakan ketentuan komersial yang disepakati antara agen dan pemberi kerja.
Untuk melindungi konsumen, Departemen Tenaga Kerja merevisi Kode Praktik untuk Agen Tenaga Kerja pada Mei 2024. Agen sekarang harus secara jelas menetapkan dalam perjanjian layanan apakah mereka akan menawarkan pengembalian dana, mengatur pengganti pembantu, atau membuat pengaturan lain jika kontrak dipersingkat, dan apakah akan dikenakan biaya tambahan.
Agen yang gagal mematuhi dapat menghadapi pencabutan lisensi, penolakan perpanjangan, atau peringatan resmi. Pemerintah mengatakan persyaratan transparansi ini dimaksudkan untuk membantu pemberi kerja membuat pilihan yang tepat, daripada memberlakukan aturan umum untuk membagi biaya dalam skenario pemutusan kontrak lebih awal.
Bapak Sun menambahkan bahwa Departemen Imigrasi akan terus menilai aplikasi di masa mendatang secara ketat dan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Kontrak Kerja Standar tetap menjadi perlindungan utama bagi pemberi kerja dan pembantu. [BI]




