Khofifah Apresiasi Percepatan Pembangunan Hunian Dampak Semeru
Lumajang, BI – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi penyintas bencana awan panas guguran Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang.
“Kami semua memberikan apresiasi yang luar biasa. Saya sendiri tidak menyangka bahwa ada percepatan yang luar biasa dalam pembangunan huntara itu,” kata Khofifah saat meninjau pembangunan huntara di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Rabu.
Huntara dan hunian tetap (huntap) yang akan dibangun merupakan tipe 60, huntara akan dibangun di bagian belakang tanah kavling dengan luas bangunan ukuran 6 x 4 meter, sedangkan huntap akan dibangun di kavling bagian depan dengan ukuran 6 x 6 meter.
Total lahan yang akan dipergunakan untuk huntara dan huntap memiliki luas 81 hektare dengan kapasitas tampung sebanyak 2.000 rumah yang dilengkapi dengan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas ekonomi.
Selain itu, ada pula lahan di Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo dengan luas 9,4 hektare dan izinnya masih diproses pengajuan ulang karena ada pergeseran lokasi.
“Pembangunan huntara di Lumajang yang melibatkan banyak pihak tersebut dapat menjadi percontohan nasional untuk pembangunan hunian di area relokasi bencana karena terintegrasi dengan fasilitas umum, sosial, dan ekonomi,” tuturnya.
Khofifah mengatakan nantinya huntara itu akan bisa menggerakkan ekonomi para penghuninya karena ada sektor ekonomi yang disiapkan sesuai dengan kultur masyarakatnya yaitu berkebun, bertani dan beternak, sehingga akan ada peternakan yang disiapkan.
“Hunian itu tidak sekedar layak huni, tapi terintegrasi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial, ada juga aspek ekonomi yang sesuai dengan kultur masyarakat yang disiapkan. Itu akan jadi referensi,” katanya.
Sementara Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengatakan huntara yang akan dibangun memiliki standar yang baik sehingga mampu digunakan hingga jangka waktu yang cukup lama.
“Sinergisitas yang terjalin antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten berjalan harmonis, sehingga evakuasi dan perbaikan dapat berjalan cepat,” ujarnya.[Antara]
