Hong Kong Umumkan Pelarangan Impor Hasil Perairan Jepang
Hong Kong, BI [22/8] – Pemerintah SAR akan melarang impor produk akuatik dari 10 kota metropolitan dan prefektur di Jepang mulai Kamis, 24 Agustus ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Ekologi Tse Chin-wan mengkonfirmasi pada hari Selasa.
Namun, Tse menolak menyebutkan secara pasti berapa lama larangan tersebut akan diberlakukan.
“Itu tergantung pada data dan informasi yang kami kumpulkan dan berikan oleh otoritas Jepang setelah pembuangan [air radioaktif yang telah diolah],” kata Tse kepada media pada konferensi pers sore hari ini.
Tse mengatakan pemerintah akan terus memantau dan hanya akan mempertimbangkan pelonggaran larangan tersebut jika penanganan Jepang terhadap pembuangan limbah tersebut dapat memberikan kepercayaan kepada pihak berwenang terhadap keamanan makanan Jepang, tambahnya.
10 kota metropolitan dan prefektur tersebut adalah Tokyo, Fukushima, Chiba, Tochigi, Ibaraki, Gunma, Miyagi, Niigata, Nagano dan Saitama.
Larangan tersebut akan mencakup produk akuatik hidup, dingin, beku dan kering, makanan laut yang disimpan dengan cara lain, garam laut, rumput laut olahan dan tidak diolah.
Tse mengatakan Pusat Keamanan Pangan, Departemen Pertanian, Perikanan dan Konservasi serta Observatorium akan memperkuat pekerjaan pemantauan produk akuatik dan tingkat radioaktif di lingkungan.
Angka pemantauan terbaru termasuk tingkat radioaktif penangkapan ikan lokal dan perairan Hong Kong akan dipublikasikan di situs web pusat tersebut setiap hari. Pihak berwenang juga akan menerbitkan siaran pers secara berkala.
Pusat ini juga akan meningkatkan pemeriksaan terhadap makanan yang diimpor dari Jepang. Pekerjaan yang menargetkan produk akuatik dari seluruh Jepang dan makanan olahan terkait telah dimulai sejak pertengahan Juni, kata Tse.
Tse juga mengatakan pihak berwenang akan berdiskusi dengan sektor katering untuk memperkenalkan sistem sertifikasi guna melindungi keamanan pangan.
Larangan yang sama sebelumnya uga pernah diberlakukan setelah insiden 11 Maret terhadap makanan dari lima prefektur, termasuk Fukushima, Chiba, Tochigi, Ibaraki, dan Gunma juga akan tetap berlaku.
Tse mengatakan pemerintah SAR akan terus berkomunikasi dengan sektor katering lokal, eksportir makanan Jepang, dan otoritas Jepang.[BI]
