Konsul Jepang Di HK Ingin Pelonggaran Aturan Impor Produk Akuatik
Hong Kong, BI [03/10] – Konsul jenderal Jepang di Hong Kong telah meminta pemerintah untuk segera mengambil keputusan terkait larangan makanan laut Jepang, dengan mengatakan bahwa beberapa restoran telah tutup karena pembatasan tersebut.
Permohonan Kenichi Okada mengikuti pernyataan Kepala Eksekutif John Lee Ka-chiu bulan lalu yang menunjukkan bahwa Hong Kong sedang mempertimbangkan penyesuaian larangan produk perairan dari wilayah tertentu di Jepang, terutama karena wilayah daratan mulai secara bertahap melanjutkan impor makanan laut Jepang.
“Situasi ini, di mana beberapa restoran telah tutup, sangat disayangkan. Meskipun mungkin sebagian karena masalah air, saya yakin itu terutama karena ekonomi Hong Kong secara keseluruhan sedang berjuang,” kata Okada.
“Namun, jika kita dapat mengatasi masalah air, saya pikir beberapa pelanggan akan kembali.”
Okada mendesak pihak berwenang untuk “mengambil keputusan yang baik,” dengan mengatakan bahwa masalah ini merupakan kepentingan penting bagi kedua negara.
Setelah pembuangan awal air dari Fukushima pada 24 Agustus tahun lalu, Hong Kong memberlakukan larangan impor makanan laut dari 10 prefektur Jepang.
Larangan ini mencakup semua makanan laut segar, beku, kering, atau olahan, serta garam laut dan rumput laut yang dipanen, diproduksi, diolah, atau dikemas di Fukushima, Tokyo, Chiba, Tochigi, Ibaraki, Gunma, Miyagi, Niigata, Nagano, dan Saitama.
Pusat Keamanan Pangan telah mengintensifkan inspeksi radiasi harian untuk semua impor makanan laut Jepang.
Dalam sebuah pernyataan Selasa lalu, Lee mengakui konsensus yang dicapai antara otoritas Tiongkok dan Jepang mengenai pembuangan air radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima, yang oleh pejabat Jepang digambarkan sebagai terobosan.
“Tentu saja, pemahaman kami adalah bahwa Tiongkok akan terus melanjutkan impor produk laut Jepang yang memenuhi standar Tiongkok dengan cara yang sama seperti produk lain dari negara lain,” kata Fumio Kishida, Perdana Menteri Jepang saat itu.
Mengingat hal ini, Lee menyatakan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan penyesuaian larangan tersebut dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan penduduk Hong Kong, serta menggarisbawahi perlunya penelitian lebih lanjut.[BI]
