Lebih Dari 1.200 Perusahaan Industri Baru Siap Mulai Produksi di Indonesia
Jakarta, BI [20/01] – Indonesia akan menyaksikan 1.236 perusahaan industri baru memulai produksi untuk pertama kalinya tahun ini, sebuah langkah yang diharapkan dapat memperkuat basis manufaktur negara dan menciptakan lebih dari 218.000 lapangan kerja, kata pemerintah pada hari Minggu.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan perusahaan-perusahaan tersebut, yang memulai konstruksi pada tahun 2025, dijadwalkan untuk memulai operasi pada tahun 2026 di berbagai sektor industri.
Fasilitas baru ini diproyeksikan akan menyerap 218.892 pekerja di seluruh negeri.
“Kapasitas produksi baru yang mulai beroperasi pada tahun 2026 merupakan faktor penting dalam mempertahankan aktivitas industri, memperkuat struktur manufaktur, dan menciptakan lapangan kerja baru,” kata Agus dalam sebuah pernyataan.
Ia menambahkan bahwa sektor manufaktur Indonesia berkembang lebih dari 5% tahun lalu dan terus menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Kementerian Perindustrian, total investasi manufaktur di luar sektor minyak dan gas mencapai Rp 551,88 triliun (US$32,7 miliar) tahun lalu, termasuk Rp 444,25 triliun investasi di luar aset tanah dan bangunan.
Untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) manufaktur non-minyak dan gas sebesar 5,51%, dengan industri logam dasar, makanan dan minuman, serta farmasi diharapkan menjadi kontributor utama.
Agus juga menekankan pentingnya penguatan permintaan domestik untuk mendukung pertumbuhan industri.
“Kami memastikan bahwa barang-barang industri produksi dalam negeri menjadi andalan pasar domestik. Penguatan pasar domestik adalah jangkar utama bagi pertumbuhan manufaktur,” katanya.
Pada saat yang sama, Kementerian Perindustrian mengejar pasar global, menargetkan ekspor manufaktur mencapai hampir 75% dari total ekspor Indonesia pada tahun 2026. Untuk mendukung ambisi ini, investasi di sektor manufaktur tahun ini ditargetkan sebesar Rp 852,90 triliun, kata kementerian tersebut.[BI]
