Imigrasi Tangkap 12 Orang Yang Diduga Sebagai Pekerja Ilegal Dan 2 Orang OS
Hong Kong, BI [13/11] – Departemen Imigrasi melaksanakan serangkaian tindakan penegakan hukum di seluruh wilayah tersebut antara tanggal 9 November hingga 12 November, dengan sandi operasi *Twilight*, *Fastrack*, dan *Lightshadow*, serta operasi gabungan bersama Kepolisian Hong Kong dengan sandi *Champion*.
Petugas memeriksa berbagai lokasi, termasuk restoran, apartemen yang sedang direnovasi, dan panti pijat. Dalam operasi ini, ditangkap 12 orang yang diduga sebagai pekerja ilegal—terdiri dari dua pria dan 10 wanita berusia 31 hingga 58 tahun—bersama dengan satu orang yang diduga sebagai pemberi kerja, serta dua wanita yang telah melebihi izin tinggal atau over stay [OS] – masing-masing berusia 42 dan 46 tahun .
Di antara mereka yang ditahan, terdapat seorang pria yang memegang formulir izin tinggal sementara (*recognisance form*) dengan ketentuan larangan bekerja, sementara dua wanita lainnya diduga menggunakan dan memiliki kartu identitas Hong Kong palsu.
Seorang wanita berusia 43 tahun ditangkap atas dugaan mempekerjakan pekerja ilegal; penyelidikan terhadap pihak pemberi kerja masih terus berlangsung dan tidak menutup kemungkinan akan ada penangkapan lebih lanjut.
Juru bicara Departemen Imigrasi mengingatkan masyarakat bahwa siapa pun yang melanggar ketentuan izin tinggalnya—termasuk pengunjung yang bekerja tanpa izin—telah melakukan pelanggaran hukum yang dapat diancam dengan denda maksimal HK$50.000 dan hukuman penjara hingga dua tahun; pihak yang membantu atau memfasilitasi pelanggaran tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban.
Juru bicara tersebut menambahkan bahwa imigran ilegal, orang yang dikenai perintah pemulangan atau deportasi, mereka yang melebihi izin tinggal, atau pihak yang ditolak izin masuknya, dilarang keras untuk bekerja, bergabung dalam suatu bisnis, maupun mendirikan usaha.
Jika terbukti bersalah, mereka dapat dikenai denda hingga HK$50.000 dan hukuman penjara hingga tiga tahun. Penggunaan atau kepemilikan kartu identitas palsu—atau kartu identitas milik orang lain—dapat dikenai hukuman berupa denda hingga HK$100.000 dan penjara hingga 10 tahun. Selain itu, Kepala Eksekutif Hong Kong dapat mengeluarkan perintah deportasi terhadap imigran yang terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara minimal dua tahun.
Departemen tersebut menegaskan bahwa mempekerjakan orang yang tidak memiliki izin kerja yang sah merupakan pelanggaran serius. Hukuman maksimal untuk pelanggaran ini telah ditingkatkan dari denda sebesar HK$350.000 dan hukuman penjara tiga tahun, menjadi denda sebesar HK$500.000 dan hukuman penjara 10 tahun.
Direktur, manajer, sekretaris, dan mitra perusahaan juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pengadilan telah menetapkan pedoman bahwa pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja ilegal harus dijatuhi hukuman penjara langsung.
Sebelum merekrut seseorang, pemberi kerja wajib melakukan semua langkah yang memungkinkan—tidak sekadar memeriksa kartu identitas—untuk memastikan bahwa orang tersebut memang memiliki izin kerja yang sah.
Kegagalan dalam memeriksa dokumen perjalanan yang sah terhadap pencari kerja yang tidak memiliki kartu identitas permanen Hong Kong merupakan pelanggaran tersendiri, dengan ancaman denda hingga HK$150.000 dan hukuman penjara satu tahun.
Berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan, Departemen Imigrasi melakukan penyaringan awal terhadap kelompok rentan—termasuk pekerja ilegal, imigran ilegal, pekerja seks, dan pekerja rumah tangga asing—yang ditangkap dalam operasi apa pun, guna menentukan apakah terdapat indikasi tindak pidana perdagangan orang atau kerja paksa.
Jika indikasi tersebut ditemukan, petugas akan melakukan pemeriksaan mendalam menggunakan daftar periksa standar serta memberikan dukungan, seperti intervensi segera, layanan medis, konseling, tempat penampungan atau akomodasi sementara, dan bantuan lainnya.
Pada saat yang sama, para korban didorong untuk segera melaporkan tindak pidana tersebut kepada instansi terkait.[BI]
