Menaker Taiwan Bersurat ke Otoritas indonesia terkait zero cost
Taipei, BI – Kepala BP2MI Benny Ramdani membuat gebrakan diawal tugasnya dengan ‘menyerang’ biaya pengiriman pekerja ke luar negri yang dianggapnya terlalu berat dan mengada-ngada.
Benny juga menyerang calo calon pekerja yang dianggapnya menjadi salah satu penyebab mahalnya biaya pemberangkatan calon pekerja ke nagara tujuan yang sedihnya semuanya biaya akan dibulatkan dan dibebankan pada pekerja, hingga terjadilah tragedi potong gaji.
Menindak lanjuti langkahnya yang telah masuk kearea-area dalam proses pengiriman calon pekerja Benny juga memberi keputusan yang menghawatirkan perngerah tenaga kerja dan agen penerima pekerja di negara tujuan dengan aturan “zero cost” atau gratis penempatan pada calon pekerja atau dengan kata lain semua biaya dibebankan pada fihak berkaitan selain PMI.
Peraturan tersebut menimbulkan banyak kontroversi dari asosiasi majikan di Taiwan. Mereka menolak dan tidak setuju jika biaya yang total keseluruhan mencapai NTD 70.000 hingga NTD 100.000 ditanggung majikan. Bahkan mereka melakukan aksi demo untuk menolak perekrutan pekerja migran dari Indonesia.
Menanggapi hal itu, menteri Tenaga kerja Taiwan Shu Ming-Chun ketika diwawancarai mengatakan kalau saat ini depnaker sedang melakukan negosiasi melalui jalur bilateral.
Dilansir United Daily News (6/10) Shu Ming-Chun mengatakan, akhir bulan Agustus secara resmi telah menulis surat kepada pemerintah Indonesia. Hingga saat ini negosiasi masih berlangsung antara kedua belah pihak, dan belum ada keputusan yang diambil.
Menaker juga menjelaskan bahwa depnaker akan melindungi hak dan kepentingan majikan. Semua pendapat dan usul dari majikan Taiwan sudah dijelaskan kepada pemerintah Indonesia, diharapkan melalui pertemuan bilateral bisa berkomunikasi dan menyelesaikan masalah dengan itikad baik dan saling menguntungkan.(bi)
