Epidemiolog Galang Petisi Tolak Vaksinasi Mandiri
Jakarta, BI – Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengatakan program vaksinasi mandiri Covid-19 yang telah diresmikan pemerintah merupakan bentuk ketidaksetaraan.
Padahal, menurut Pandu, organisasi kesehatan dunia (WHO) telah memperjuangkan vaksinasi yang setara.
“Tidak dibedakan atas kekayaan, sosial, ekonomi, dan sebagainya,” kata Pandu (26/2).
Keberatan atas kebijakan ini, Pandu dan rekan-rekannya menggalang petisi di change.or.id yang meminta agar program tersebut dibatalkan.
Menurut Pandu, orang-orang yang mengupayakan vaksinasi mandiri hanya memperjuangkan kelompok mereka sendiri. Dalam vaksinasi mandiri, seorang pengusaha bisa membeli banyak dosis vaksin untuk karyawannya.
Vaksinasi ini, menjadi tidak adil karena pihak-pihak tersebut memanfaatkan privilese atau keistimewaan yang lebih daripada kelompok lainnya.
“Karena dia merasa kaya, dekat dengan politikus, dia orang partai, dia memperjuangkan hak privilesenya,” ujar Pandu.
“Padahal semua akan mendapat gilirannya,” imbuhnya.
Jumlah vaksin Covid-19 yang tersedia di Indonesia sendiri masih terbatas untuk memburu target vaksinasi 70 persen dari jumlah penduduk Indonesia untuk mengejar munculnya kekebalan kelompok (herd immunity).
Oleh karena itu, penyediaan dosis vaksin yang dilakukan pemerintah adalah untuk memburu target 70 persen tersebut. Namun, terkait situasi terkini di mana pemerintah telah mengatur vaksinasi mandiri, ia mendorong vaksin yang disediakan mencapai 100 persen penduduk Indonesia.
“Tapi dengan vaksin yang sekarang nggak mungkin 70 persen, harus 100 persen,” jelasnya.
Pandu menyarankan, jika pihak swasta emang berniat membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi, mestinya mereka tidak mengambil bagian jumlah vaksin yang tersedia dalam negeri.
Secara pribadi Pandu juga tidak setuju dengan penyematan istilah Vaksinasi Gotong Royong oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Sebab, hanya kalangan pengusaha dan pekerja tertentu berikut keluarganya yang bisa mengakses vaksin.
Ia juga tidak bisa menerima dalih pemerintah bahwa vaksinasi mandiri sebagai bentuk upaya membantu vaksinasi massal.
“Ya, enggak lah, mereka hanya mikirin mereka. Coba aja lihat, hanya untuk karyawannya saja, karyawan dan keluarganya saja. Eksklusif kan?,” sindir Pandu.
Padahal, menurut Pandu, karena kebijakan ini banyak tenaga kesehatan di daerah yang cemas. Sebab, tidak sedikit dari mereka dan keluarganya belum mendapatkan jatah vaksin, sementara mereka merupakan kelompok yang rentan terpapar virus Corona.
“Memangnya Nakes enggak mikirin keluarganya juga?” protes Pandu.
Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin telah meresmikan pelaksanaan vaksinasi mandiri. Dalam program ini, karyawan berikut keluarganya akan mendapatkan vaksinasi gratis. Adapun biaya ditanggung perusahaan.
Merespons kebijakan atas vaksiansi mandiri itu, Pandu dan rekan-rekannya membuat petisi yang menuntut agar program itu dibatalkan. Dalam petisi tersebut tertulis, menurut WHO program vaksinasi yang dilakukan oleh pihak swasta hanya menguntungkan kelompok ekonomi menengah keatas.
“Menurut WHO pun, program vaksinasi yang dilakukan pihak swasta hanya menguntungkan dan mengutamakan masyarakat tingkat ekonomi menengah ke atas di perkotaan saja,” sebagaimana dikutip dari rilis petisi itu.
Melalui petisi tersebut ia ingin menggugah gotong royong semua pihak dalam menanggulangi pandemi.
“Saya ingin menggugah itu saja,” kata Pandu.
Hingga Jumat (26/2) pukul 14.30 WIB, sebanyak 666 orang telah menandatangani petisi tersebut. [cnn]
