Kemenkes: Rokok Elektronik Bukan Solusi Berhenti Merokok
Jakarta, BI [21/02] – Ketua Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. Benget Saragih mengatakan bahwa konsumsi rokok elektronik seperti vape atau pod bukanlah alternatif untuk berhenti dari rokok konvensional.
“Di dalam satu batang rokok, ada nikotin yang menyebabkan adiksi. Kampanye atau iklan bahwa (mengkonsumsi) rokok elektrik adalah upaya untuk berhenti merokok itu bohong, nikotinnya lebih tinggi malah, dan justru mengandung cairan-cairan yang tidak boleh masuk ke dalam tubuh,” katanya dalam temu media di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan, perbedaannya hanya rokok elektronik tidak mengandung TAR, namun tetap mengandung zat adiktif nikotin dalam bentuk cair.
“Dari penelitian-penelitian yang ada sudah terbukti bahwa keduanya (rokok elektronik dan rokok konvensional) dapat mengganggu kesehatan, utamanya gangguan saluran pernapasan,” ucapnya.
Ia mengemukakan, Indonesia termasuk negara yang prevalensi perokok elektroniknya meningkat dibandingkan negara-negara lain yang sudah mengatur secara ketat, bahkan melarang total penggunaan rokok elektronik.
“Sebanyak 133 negara di dunia telah mengatur dengan ketat, di Asia Tenggara, bahkan enam negara melarang total penggunaan rokok elektronik. Di Indonesia peningkatannya dari tahun 2011 ke 2021 itu 10 kali lipat, tahun 2011 hanya 0,3 persen, kemudian tahun 2021 sebanyak 3 persen. Mereka promosinya luar biasa, yang disasar anak-anak muda, malah ada komunitas asap rokok elektronik, mereka membuat kemasan-kemasannya lebih menarik,” paparnya.
Untuk itu, ia menegaskan pentingnya implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur dengan ketat tentang rokok elektronik maupun rokok konvensional.
“Di PP 28, rokok konvensional dan elektrik perlakuannya sama. Harus ada peringatan kesehatan 50 persen, harus ada informasi kesehatan bahwa ini mengandung nikotin dan bahan-bahan berbahaya, itu harus disebutkan, dan tidak boleh dikonsumsi usia 21 tahun ke bawah dan ibu hamil, dan lain sebagainya, itu wajib disampaikan,” tuturnya.
Ia menegaskan, PP 28/2024 tersebut mengutamakan penurunan prevalensi perokok anak.
“Yang kita mau cegah anak-anak kita, memang berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI), di tahun 2023 perokok anak turun menjadi 5,9 juta. Ini jangan sampai naik lagi, dan kalau bisa yang 5,9 itu berhenti merokok, supaya 10-15 tahun ke depan mereka tidak menjadi beban pengeluaran biaya kesehatan kita,” ucap Benget.
Berdasarkan SKI tahun 2023, jumlah perokok di Indonesia sebanyak 70,2 juta, dimana 63,1 juta di antaranya merupakan perokok dewasa, sedangkan 5,9 juta lainnya perokok anak (usia 10-18 tahun). Ini menempatkan Indonesia sebagai pasar rokok terbesar ketiga di dunia, padahal, enam dari 10 kematian di Indonesia disebabkan oleh perilaku merokok.[BI]
