
Gawat, Inggris Minta Warga Siapkan Stok Makanan dan Uang Tunai
INGGRIS, BI [27/10] – Pemerintah Inggris mengimbau warganya menyiapkan persediaan makanan, air minum, obat-obatan, dan uang tunai untuk kebutuhan selama 72 jam atau tiga hari. Langkah tersebut dilakukan sebagai antisipasi terhadap berbagai kondisi darurat, mulai dari serangan siber, pemadaman listrik, bencana alam, hingga gangguan keamanan.
Imbauan itu merupakan bagian dari kampanye nasional bertajuk Be Ready, program kesiapsiagaan rumah tangga yang dirancang berlangsung selama tiga tahun.
Melalui kampanye tersebut, pemerintah ingin memastikan masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar ketika layanan penting, seperti listrik, air bersih, jaringan komunikasi, dan perbankan mengalami gangguan.
Dilansir dari The Independent, Selasa (27/10), pemerintah Inggris menegaskan bahwa imbauan tersebut bukan peringatan akan pecahnya perang dalam waktu dekat. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan tanpa harus panik.
Dalam pemberitaan tersebut, Wes Streeting menekankan pentingnya keterlibatan seluruh masyarakat dalam memperkuat ketahanan nasional.
Ia menyerukan pendekatan whole society approach, yakni kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat keamanan, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.
“Ini hanya permintaan sederhana kepada masyarakat,” ujar Streeting kepada The Sun.
Ia mencontohkan situasi ketika warga tidak dapat mengakses layanan perbankan daring atau menghadapi pemadaman listrik dalam waktu tertentu.
Pemerintah Inggris menilai ketergantungan masyarakat terhadap teknologi digital membuat gangguan jaringan berpotensi menimbulkan dampak luas.
Serangan siber terhadap infrastruktur penting, misalnya, dapat mengganggu sistem pembayaran, jaringan komunikasi, hingga distribusi kebutuhan pokok.
Ketika layanan perbankan atau pembayaran elektronik tidak dapat digunakan, masyarakat berpotensi mengalami kesulitan bertransaksi meskipun memiliki saldo di rekening.
Karena itu, warga disarankan menyimpan uang tunai secukupnya untuk memenuhi kebutuhan mendesak.
Selain ancaman siber, meningkatnya ketegangan antara Rusia dan negara-negara Barat turut menjadi perhatian pemerintah Inggris.
Rusia sebelumnya memperingatkan bahwa fasilitas Inggris di Ukraina dapat dianggap sebagai sasaran apabila digunakan untuk mendukung serangan jarak jauh terhadap wilayah Rusia.
Di sisi lain, laporan mengenai aktivitas pesawat nirawak atau drone di sekitar fasilitas militer Inggris juga meningkat.
Berdasarkan data yang diperoleh melalui mekanisme kebebasan informasi, terdapat sekitar 340 insiden terkait drone di dalam atau sekitar fasilitas Kementerian Pertahanan Inggris selama setahun hingga Agustus 2026.
Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 250 insiden sepanjang 2025 dan 126 insiden pada tahun sebelumnya.
Meski demikian, peningkatan insiden tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh kejadian berkaitan dengan aktivitas militer atau operasi negara asing.
Pemerintah Inggris telah memperbarui National Risk Register, dokumen yang memuat berbagai risiko yang berpotensi mengganggu keamanan dan kehidupan masyarakat.
Daftar tersebut mencakup ancaman terhadap infrastruktur penting, bencana alam, hingga campur tangan terhadap proses demokrasi.
Namun, pemerintah menekankan bahwa daftar risiko tersebut merupakan instrumen perencanaan dan mitigasi, bukan prediksi bahwa seluruh ancaman akan terjadi.
Siapkan Kebutuhan Darurat 72 Jam
Melalui kampanye Be Ready, masyarakat dianjurkan memiliki perlengkapan darurat yang cukup untuk bertahan selama tiga hari.
Perlengkapan yang disarankan meliputi air minum, makanan tahan lama, obat-obatan pribadi, kotak pertolongan pertama, senter, baterai cadangan, dan pengisi daya portabel.
Radio bertenaga baterai juga dianjurkan agar masyarakat tetap dapat memperoleh informasi resmi apabila jaringan listrik dan internet terputus.
Pemerintah mengingatkan bahwa persediaan darurat tidak harus dibeli sekaligus. Warga dapat menyiapkannya secara bertahap sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing rumah tangga.
Dengan kesiapsiagaan tersebut, masyarakat diharapkan mampu menghadapi gangguan sementara terhadap layanan publik tanpa kepanikan. (*)




