China Bikin Pabrik Vaksin di RI Berteknologinya Sebanding Pfizer
Jakarta, BI – Perusahaan asal China, Walvax Biotechnology, bekerja sama dengan PT Etana Biotechnologies Indonesia akan membangun pabrik vaksin di Pulogadung, Jakarta Timur. Kedua perusahaan berencana untuk memproduksi vaksin COVID-19 mRNA.
Walvax Biotechnology terlibat dalam riset, pengembangan, produksi, dan dan distribusi vaksin, monoclonal antibodi, dan produk darah.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan:
“Kemarin, saya mengunjungi satu calon pabrik vaksin yang sekarang berdiri di Pulogadung. Itu teknologi yang paling baru, mRNA, itu yang dibikin Pfizer. Sekarang kita ‘curi’ teknologi itu, kerja sama dengan pihak lain,” kata Luhut dalam peluncuran Kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia #PasarLautIndonesia di Aceh, seperti dikutip dari Antara, Rabu (8/9).
Menurut Luhut, Etana sudah siap memproduksi vaksin. Ia juga menyebut kesiapan produksi vaksin di Etana sudah mendapat acungan jempol dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito.
Rencananya, vaksin Etana akan mulai diproduksi mulai Juni-Juli 2022 dengan total produksi mencapai 30 juta dosis pada tahap awal.
“Sekarang prosesnya jalan. Kita lihat nanti dia refilling bulan 12 (Desember). Kalau dapat emergency use authorization, nanti bisa mulai produksi tahun depan pada bulan Juni-Juli. Itu akan 30 juta dosis tahap pertama dan 70 juta dosis kemudian,” katanya.
Tidak hanya mendukung produksi vaksin Etana, Luhut mengatakan pemerintah juga mendorong terus pengembangan Vaksin Merah Putih. Namun, ia menekankan, transfer teknologi dibutuhkan untuk bisa menciptakan lompatan besar agar Indonesia bisa maju.
“Siapa saja kawan kita yang mau teknologi transfer, kita ambil, supaya apa, supaya kita bisa leapfrog. Sementara, sambil kita curi teknologinya, kita belajar teknologinya kemudian kita lakukan loncatan,” katanya.
Luhut menuturkan dukungan untuk perusahaan tersebut memproduksi vaksin di dalam negeri merupakan wujud keberpihakan pemerintah terhadap produk dalam negeri.
Ia juga memastikan keberpihakan pemerintah akan diberikan tidak hanya untuk produk dalam negeri dengan teknologi tinggi, tapi juga yang bukan teknologi tinggi, termasuk kepada pelaku UMKM.
“Produk dalam negeri, yang high tech, juga yang bukan high tech itu semua harus jalan bersama UMKM juga harus jadi bagian dalam produk dalam negeri,” pungkasnya.[kumparan]
