118 PMI Berangkat Ke Jepang, Kepala BP2MI Ingatkan Bahaya Perdagangan Orang
Bandung, BI – Pelepasan 118 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diberangkatkan ke Jepang, dilakukan di Aula Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Bandung, Jumat, (12/5).
Ketua STT Bandung, DR. Muhammad Nasir menyampaikan terima kasih atas keseriusan dan dukungan penuh Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) hingga program penempatan PMI terealisasi.
“Terima kasih banyak kami sampaikan untuk Kepala BP2MI, Pak Benny Rhamdani yang begitu serius dan konsisten mendorong program Specified Skilled Workers (SSW) dengan Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Yang hingga hari ini sukses memberangkatkan 118 mahasiswa dan alumni (sarjana) ke Jepang. Inilah bukti kehadiran negara. Pemerintah melalui BP2MI benar-benar memerangi pengangguran di republik ini,” ujar Nasir.
Sambutan meriah dilakukan. Muhammad Nasir juga menutup sambutannya dengan mempersembahkan 3 buah pantun untuk Benny Rhamdani. Selanjutnya, Benny dalam sesi menyampaikan sambutan memaparkan terkait wajah dunia penempatan PMI.
“Publik diberi informasi yang tidak seimbang selama ini. Dimana kejahatan, kekerasan yang dialami PMI di Luar Negeri seolah-olah korbannya adalah PMI yang berangkatnya resmi. Padahal itu salah. Mereka yang mendapat perlakuan jahat dari majikan itu, 99% karena diberangkatkan calo. Mereka berangkatnya secara ilegal. Mereka ini korban, dan calo-calo atau sindikat itu sekarang diperangi BP2MI,” kata Benny tegas.
Tak hanya itu, Benny mengapresiasi kerja keras Ketua STT Bandung yang telah mencetak sejarah baru. Benny berharap segenap mahasiswa yang hadir, PMI, dan para pimpinan Perguruan Tinggi, termasuk pemerintah daerah agar tidak merendahkan profesi PMI. Menurut Benny, kontribusi PMI sangat besar untuk negeri ini.
“Kerja kolaborasi itu telah dilakukan dengan baik oleh pihak Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, buahnya hari ini penempatan 118 PMI ke Jepang dilakukan. Saya berharap yang akan datang masih banyak mahasiswa, dan alumni bisa memanfaatkan peluang kerja ke Luar Negeri. Untuk kita semua, serta para keluarga perlu ada perubahan cara pandang terkait PMI. Jangan lagi PMI dianggap pekerjaan rendahan. Mereka adalah orang-orang hebat yang berjasa besar terhadap negara ini. Atas hal itulah, negara hadir melayani PMI secara terhormat,” tutur Benny.
Termasuk ancaman perdagangan orang yang merusak reputasi penempatan PMI disentil Benny. Politisi partai Hanura itu menegaskan peran negara untuk mengatur ulang sistem atau tata kelola penempatan PMI yang dahulunya dikuasai para Sindikat. Benny menyebut rute kejahatan kemanusiaan harus diamputasi.
“Dalam rangka penegakan hukum, melahirkan iklim pelayanan yang baik di BP2MI, saya juga telah memecat ASN nakal yang memanfaatkan jabatan dan mau menjadi kaki tangan sindikat. Tak boleh kita biarkan siapa saja yang berkompromi pada sindikat. Bahaya penempatan ilegal PMI akan merusak citra negara. Tak boleh PMI disalahkan dalam soal penempatan ilegal PMI. BP2MI akan terus memperbaiki tata kelola penempatan PMI. Perdagangan orang merupakan kejahatan internasional, dan kita harus menghentikannya,” ujar Benny menutup.*(Humas)
