Polri Diminta Bersikap Humanis Kawal Demonstrasi Mahasiswa
Jakarta, BI [16/06] – Sejumlah elemen mahasiswa belakangan ini melakukan aksi unjuk rasa di berbagai daerah, dalam menyikapi kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai kontroversial. Keresahan publik semakin terlihat setelah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga naiknya bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diharapkan mampu menghadirkan sikap humanis dalam mengawal setiap hak-hak rakyat, khususnya menjaga ketertiban masyarakat di tengah meningkatnya gelombang demonstrasi pada pertengahan Juni 2026.
“Sikap humanis aparat keamanan sangat dibutuhkan di tengah situasi sosial-politik yang memanas,” kata analis politik Boni Hargens kepada wartawan, Selasa (16/6).
Ia menilai, pendekatan yang lebih humanis dan demokratis dari institusi kepolisian menjadi faktor penting dalam menjaga aksi demontrasi tetap kondusif tanpa eskalasi kekerasan yang berarti. Hal tentu diimbangi oleh kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sebab, langkah Polri dalam mengawal demontrasi mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara penegakan ketertiban umum dan penghormatan terhadap hak-hak sipil warga negara. Dalam negara demokrasi, kedua hal tersebut seharusnya dapat berjalan beriringan.
Ia menegaskan, ruang kritik dan protes masyarakat perlu tetap dijaga sebagai bagian dari proses demokrasi. Aspirasi publik menjadi sumber informasi penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi berbagai persoalan nasional.
Namun, ia juga mengingatkan pentingnya melihat situasi secara berimbang di tengah tantangan yang sedang dihadapi pemerintah. Tak dipungkiri, dunia global saat ini tengah menghadapi ketidakpastian atas berbagai gejolak perang.
“Kondisi global yang penuh ketidakpastian membuat banyak negara harus melakukan penyesuaian kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi domestik,” ujarnya.
Meski demikian, ia menilai pemerintah tetap harus terbuka terhadap berbagai kritik yang disampaikan masyarakat.
“Pemerintah harus makin responsif tehadap segala bentuk kritik dari masyarakat untuk menunjukkan respek terhadap aspirasi dan deliberasi publik,” pungkasnya.[JP/Editor: Nurul Adriyana Salbiah]
