Susi Pudjiastuti Desak Presiden Prabowo Tindak Tegas Pembakar Hutan
Jakarta, BI [23/08] – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan pesan terbuka kepada Presiden RI Prabowo Subianto terkait bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menerpa wilayah Kalimantan.
Susi mendesak Prabowo untuk mengambil langkah tegas terhadap para oknum pengusaha yang sengaja membakar hutan demi keuntungan pribadi.
Desakan tersebut disuarakan Susi melalui unggahan di akun X miliknya pada Sabtu (22/8), menanggapi agenda kunjungan kerja Presiden Prabowo ke titik api kebakaran di Kalimantan.
Menurutnya, pemerintah harus memberikan efek jera yang nyata agar praktik perusakan lingkungan tidak terus berulang.
“Pak Presiden @prabowo saatnya Bapak tertibkan, hukum dan denda seberat beratnya pengusaha/ pelaku pembakaran ini,” tulis pemilik maskapai Susi Air tersebut dikutip Minggu (23/8).
Ia kemudian membandingkan kondisi pengelolaan lahan dengan negara tetangga, Malaysia, yang juga memiliki kawasan gambut di Kalimantan.
Susi menduga bahwa metode pembakaran masih marak digunakan di dalam negeri karena dinilai jauh lebih hemat biaya dan praktis bagi para pelaku usaha.
“Di Malasya tidak ada yang berani bakar lahan untuk keperluan pembersihan lahan .. di negeri kita pemilik lahan berani dan maunya land clearance pake dibakar .. lebih murah, dan dapat abu/pupuk setelahnya. Kenapa berani di sini,” ujar Susi.
Data WALHI Ungkap Mayoritas Titik Api di Kawasan Konsesi
Bencana kabut asap yang menyelimuti wilayah Kalimantan dalam hampir satu bulan terakhir ini selaras dengan temuan data lapangan.
Berdasarkan analisis dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), mayoritas titik panas (hotspot) justru terkonsentrasi di area izin usaha korporasi.
Data WALHI mencatat sebanyak 25.524 hotspot atau sekitar 74 persen dari total keseluruhan titik api di Pulau Kalimantan berada di dalam kawasan konsesi perusahaan.
Dari angka tersebut, sebanyak 10.739 hotspot terdeteksi di area Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit, 7.880 hotspot berada di konsesi pertambangan, dan 6.905 hotspot berada di wilayah Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). [BI]
