Korsel Kerahkan Dokter Militer Kerja Di Rumah Sakit Umum

SEOUL, BI [11/03] – Korea Selatan (Korsel) mengerahkan dokter militer dan dokter dari pusat kesehatan masyarakat ke rumah sakit (RS) yang terkena dampak pemogokan massal pada Senin (11/3/2024).

Pengerahan ini dilakukan untuk membantu merawat pasien yang terkena dampak pemogokan hampir 12.000 dokter peserta pelatihan dari 100 rumah sakit karena rencana reformasi pemerintah.

Menteri Kesehatan Cho Kyoo-hong mengatakan pada pertemuan yang digelar pada Minggu (10/3 ) bahwa dua puluh ahli bedah militer bersama dengan 138 dokter kesehatan masyarakat akan ditugaskan di 20 rumah sakit selama empat minggu.

“Dokter yang kembali bekerja sebelum tindakan administratif untuk menangguhkan izin selesai akan diberi keringanan hukuman,” kata Cho kepada KBS Radio pada Senin (11/3/).

Menurut laporan kementerian pertahanan, jumlah dokter militer yang diminta untuk membantu sejauh ini hanyalah sebagian kecil dari sekitar 2.400 dokter militer.

Pemerintah membantah pemogokan yang dimulai pada 20 Februari telah menyebabkan krisis kesehatan besar-besaran. Namun beberapa rumah sakit terpaksa menolak pasien dan menunda prosedur medis.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hingga Jumat (8/3/2024) pagi, hampir 12.000 dokter yang melakukan protes di 100 rumah sakit telah meninggalkan jabatan mereka karena perselisihan mengenai rencana pemerintah untuk meningkatkan penerimaan sekolah kedokteran. Hal ini bertentangan dengan tekanan dari pihak berwenang untuk kembali bekerja.

Pihak berwenang Korea Selatan telah berusaha membujuk para dokter untuk kembali bekerja dengan memperingatkan mereka bahwa izin medis mereka dapat ditangguhkan namun sejauh ini tampaknya taktik tersebut tidak membuahkan hasil.

Kementerian Kesehatan mengatakan pemberitahuan telah dikirim ke lebih dari 4.900 dokter pada Jumat (8/3/2024) untuk menginstruksikan mereka bahwa pihak berwenang dapat mulai menangguhkan izin jika mereka tidak menjelaskan tindakan mereka.

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk memerintahkan dokter kembali bekerja jika dianggap ada risiko serius terhadap nyawa dan kesehatan masyarakat.

Pemerintah mengatakan rencana untuk meningkatkan penerimaan sekolah kedokteran tahunan sebanyak 2.000 orang mulai 2025 sangat penting untuk mengatasi kekurangan dokter di salah satu masyarakat dengan penuaan tercepat di dunia.

Para dokter yang mogok berargumen bahwa penambahan mahasiswa kedokteran saja tidak akan mengatasi gaji dan kondisi kerja, dan mungkin akan memperburuk masalah.

Kritik terhadap kebijakan tersebut juga menuduh Presiden Yoon Suk Yeol memperjuangkan reformasi medis demi menguntungkan partainya menjelang pemilihan parlemen pada April mendatang.

Sebuah survei yang diterbitkan minggu lalu oleh kantor berita Yonhap menemukan 84% responden mendukung penambahan dokter, sementara 43% mengatakan dokter yang mogok harus dihukum berat. (sst.-)