Indonesia ‘Putus’ Gas Singapura Demi Kepentingan Rakyat Sendiri
Jakarta, BI [25/10] – Ketua Komisi XII DPR RI, Melchias Markus Mekeng menilai langkah yang diambil oleh pemerintah terkait pemangkasan ekspor pasokan gas ke Singapura, per Sabtu (24/10/2026) kemarin memang harus dilakukan.
“Saya rasa pemerintah sudah mempelajari kontrak penjualan antara Indonesia dan Singapura. Dan kebijakan ini harus dilakukan untuk kebutuhan internal kita khususnya masyarakat kita,” ucap Mekeng kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Minggu (25/10).
Dia yakin bahwa pemerintah telah mempertimbangkan pengambilan kebijakan ini. Kajian tentang dampak pada hubungan antara RI dengan Singapura juga diyakini telah dilakukan.
Diketahui, Indonesia mulai memangkas pasokan gas ke Singapura sejak Sabtu (24/10/2026). Pengurangan tersebut berasal dari dua wilayah penghasil gas, yakni Natuna sebesar 15 BBTUD dan Sumatera sebesar 16 BBTUD. Singapura menjadi satu-satunya negara tujuan ekspor yang terkena kebijakan tersebut.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto sebelumnya memastikan pengurangan ekspor mulai berlaku pada akhir pekan ini. Kebijakan tersebut diharapkan memberi ruang bagi pemenuhan kebutuhan energi domestik yang terus berkembang.
“Mulai besok (Sabtu 24/10), kita kurangi ekspor gas ke Singapura. Dari Natuna 15 BBTUD, dari Sumatera 16 BBTUD,” ujar Djoko di sela-sela Malam Penganugerahan Penghargaan Energi Subroto 2026, Jumat (23/10/2026) malam.
Djoko menegaskan pengurangan pasokan hanya berlaku untuk Singapura. Tidak ada negara tujuan ekspor lainnya yang terkena kebijakan serupa.
“Nggak ada (negara lain). Pipanya kan ke Singapura aja,” ujarnya.
Langkah tersebut menarik perhatian karena diumumkan hanya berselang tiga hari setelah Bahlil melontarkan peringatan kepada negara tetangga mengenai kemungkinan tidak diperpanjangnya ekspor gas dari Indonesia.
Usai mengikuti sidang kabinet di Jakarta, Rabu (21/10/2026), Bahlil menyinggung negara lain yang memberikan pandangan miring terhadap Indonesia. Ia mengingatkan bahwa pemerintah juga memiliki pilihan untuk mengevaluasi kelanjutan ekspor gas ke negara tetangga.
“Jadi, kalau negara-negara lain mau pandangan lain untuk kita, hati-hati. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga,” ujar Bahlil. [BI]
