KOPPMI Berharap Dukungan Reintegrasi Purna-Pekerja Migran Benar Terealisasi
Yogyakarta, BI [20/06] – Koordinasi Purna-Pekerja Migran (KOPPMI) menyelenggarakan Sarasehan dan Talkshow bertajuk “Kebersamaan dan Solidaritas untuk Reintegrasi Bermartabat di Negeri Sendiri” sebagai ruang konsolidasi dan berbagi pengalaman bagi purna-pekerja migran yang tengah menghadapi berbagai tantangan setelah kembali ke Indonesia.
Kegiatan yang didukung oleh Beranda Migran, Jempol Food, Baleroso, Taman Cipta Karya Nusantara, dan MSA Kargo ini mempertemukan purna-pekerja migran dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kulon Progo.
Dalam acara sarasehan tersebut KOPPMI dan para peserta undangan mendiskusikan tentang realitas reintegrasi yang kerap luput dari perhatian publik dan pembuat kebijakan.
Dalam sesi talkshow, empat purna-pekerja migran membagikan pengalaman mereka terkait kesulitannya dalam menghadapi berbagai hambatan pascamigrasi. Mulai dari sulitnya mengakses layanan pemerintah, terbatasnya dukungan untuk membangun usaha, minimnya kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak, hingga stigma dan diskriminasi yang masih melekat terhadap mantan pekerja migran.
Berbagai pengalaman tersebut menunjukkan bahwa persoalan pekerja migran tidak selesai dan berhenti pada saat mereka kembali ke tanah air, artinya reintegrasi masih menjadi mata rantai yang lemah dalam tata kelola pelindungan pekerja migran Indonesia.
Menurut KOPPMI perhatian negara cenderung berfokus pada proses penempatan dan perlindungan saat bekerja di luar negeri, sementara kebutuhan purna pekerja migran setelah pulang sering kali terabaikan atau belum mendapatkan perhatian yang setara.
“Kepulangan seharusnya menjadi awal kehidupan yang lebih baik, bukan awal dari perjuangan baru yang harus dihadapi sendirian,” menjadi salah satu pesan yang mengemuka dalam diskusi tersebut.
Para peserta yang hadir dalam acara sarasehan tersebut menyorot pada masalah “perlunya kebijakan reintegrasi yang lebih komprehensif”, termasuk akses terhadap pekerjaan layak, dukungan kewirausahaan yang berkelanjutan, layanan kesehatan mental, perlindungan sosial, serta mekanisme pendampingan yang mudah dijangkau oleh purna pekerja migran dan keluarganya.
Kegiatan ini turut menghadirkan Muhammad Ilyas Prakananda dari KP2MI DIY sebagai perwakilan pemerintah.
Kehadiran pemerintah diharapkan tidak hanya menjadi forum seremonial, tetapi juga menjadi langkah awal untuk membangun dialog yang lebih substantif antara purna pekerja migran dan pemangku kebijakan. Pengalaman hidup purna migran harus menjadi dasar dalam penyusunan program dan kebijakan yang menyangkut masa depan mereka.
Selain persoalan ekonomi, diskusi peserta juga menggarisbawahi akan pentingnya kesehatan mental sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses reintegrasi. Banyak pekerja migran kembali ke Indonesia dengan membawa pengalaman traumatis, tekanan psikologis, maupun beban sosial yang membutuhkan perhatian serius.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, peserta mengikuti sesi penyuluhan kesehatan mental yang membahas pengenalan stres, strategi pengelolaan tekanan psikologis, pentingnya dukungan sosial, serta akses terhadap bantuan profesional. Sesi ini menegaskan bahwa reintegrasi yang bermartabat tidak hanya diukur dari kemampuan memperoleh penghasilan, tetapi juga dari terjaminnya kesejahteraan psikologis dan kualitas hidup purna pekerja migran.
Melalui kegiatan ini, KOPPMI menegaskan bahwa purna pekerja migran bukan sekadar objek program pembangunan, melainkan warga negara yang berhak memperoleh perlindungan, penghormatan, dan kesempatan yang setara setelah kembali ke tanah air.
Negara dan seluruh pemangku kepentingan perlu memastikan bahwa reintegrasi bukan hanya menjadi jargon kebijakan, melainkan benar-benar diwujudkan dalam bentuk dukungan yang konkret, inklusif, dan berkelanjutan.
Wulan Mawarsih, Koordinator KOPPMI Kota Yogyakarta sangat berharap aakan adanya realisasi program kesejahteraan untuk para purna pekerja migran yang sudah memutuskan untuk pulang ke tanah air. [BI]
